PEKANBARU, Beritatime.com – Wakil Ketua DPRD Riau Hardiyanto SE meminta pemerintah pusat menghapus sistim zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Menurutnya, sistem ini terbukti mempersulit para orang tua untuk meneruskan pendidikan anaknya ke jenjang SD, SMP dan SMA/SMK.

"Saya minta kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau untuk meminta Kemendikbudristek untuk membatalkan sistem zonasi ini, karena menyulitkan para siswa untuk bersekolah," kata Hardiyanto.

Ia mencontohkan di Dapilnya seperti Kota Dumai, SMA yang terdekat cuma SMAN 2 dan SMAN 2 itu tidak masuk dalam zonasi Kecamatan Dumai Kota, tapi masuk kecamatan Dumai Timur, jadi calon siswa yang berdomisili di Kecamatan Dumai Kota tak bisa bersekolah di SMAN 2," jelasnya.

Kondisi ini kata Hardiyanto bukan hanya terjadi di Dumai, di Bengkalis, Duri, Mandau bahkan Kabupaten dan Kota lainnya di Riau, "Akibat yang lebih fatal lagi banyak anak yang putus sekolah, jadi ini harusnya menjadi perhatian yang serius bagi kita semua," ucapnya.

Persoalan lainnya lanjut politisi Gerindra ini adalah Riau kekurangan jumlah sekolah negeri, baik SMP dan SMA/SMK, jumlah sekolah tak berbanding lurus dari angka tamatan SMP, sementara itu untuk membangun sekolah baru butuh dana yang tak sedikit.

"Sudah ada upaya membangun sekolah baru secara bertahap dan tahun ini akan dibangun belasan sekolah di Riau, sehingga tak ada lagi anak yang putus sekolah," tutupnya. ***