Syafarahman Ketua Asosiasi Keluarga Pers Indonesia kepada awak media mengatakan bahwa "pemberitaan yang di angkat oleh jurnalis Viva sangat menyinggung insan pers dan sangat menyudutkan insan pers yang saat ini sedang bergiat melakukan control sosial.

Menurut saya pemberitaan tersebut hanya sebatas opini atau mungkin sakit hati, lantaran Kadis Perkim dan Kabid Perkim yang bekerja luar biasa dan mampu menyuguhkan pembangunan yang memprerioritaskan dimana lokasi lokasi yang di anggap urgens.

Memang saya juga sempat di telfon oleh wartawan Viva dimana dia menanyakan hal tersebut terkait bagi bagi proyek untuk wartawan, saya jawab dengan tegas bahwa "Saya ada mengusulkan proposal pembangunan untuk wilayah wilayah yang kurang atau luput dari perhatian pemerintah ada 60 proposal yang saya ajukan dan Alhamdulillah ada yang di ACC, dimana Proposal proposal tersebut melalui prosedur dari RT, Disetujui Kepala Desa dan Lurah, baru di verifikasi oleh dinas.

Kami merasa bersyukur ada proposal yang saya ajukan di ACC oleh Dinas Perkim Provinsi Kalimantan Barat, dan insyaallah tahun 2025 saya akan ajukan lebih banyak lagi agar banyak daerah-daerah yang sampai saat ini belum merasakan nikmatnya jalan mulus atau saat ini yang jalannya masih tanah berlumpur.

Terkait isu bahwa Kadis Perkim Provinsi Kalimantan Barat bagi bagi proyek itu saya rasa hoax, karena saya juga ngak merasa di bagi proyek oleh Dinas, dan saya yakin tidak ada satupun wartawan dapat proyek yang dimaksud.

Karena syarat untuk mendapatkan proyek mesti harus punya Perusahaan, ada badan hukum ada administrasi lainnya yang sudah di atur undang-undang sebagai penyedia jasa konstruksi. (Tim/ E )