Ia meminta Risma tidak melakukan kegiatan yang memunculkan kesan pencitraan yang sudah tidak disukai publik saat ini.

Menurutnya, Risma sebaiknya menyerahkan masalah penanganan tunawisma di DKI Jakarta ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta.

"Tidak mengusik kerja Gubernur Anies Baswedan di Pemprov DKI. Risma nanti malah tidak konsentrasi pada fungsi tugas utamanya sebagai Mensos. Jadi, jangan sampai terkesan sengaja bikin desain pencitraan seperti yang dicurigai publik. Masyarakat sudah malas ngeliat yang begitu itu," kata Lulung dalam keterangannya, Jumat (8/1).

"Artinya, blusukan Risma kan menyinggung pekerjaan orang lain itu, sudahlah serahkan saja itu ke Satpol PP dan Dinsos DKI," imbuhnya.

Ia menilai langkah Risma melakukan blusukan atau turun langsung ke lapangan kemudian menemui tunawisma tidak memiliki urgensi di tengah upaya pemerintah memutus rantai penyebaran virus corona atau Covid-19.

Bahkan, menurutnya, Satpol PP lebih mampu mencari tunawisma dibandingkan Risma.

"Kalau sekadar nyari tunawisma jangan Bu Risma, Satpol PP lebih jago. Data orang miskin kan semuanya tercatat di Dinas Sosial Pemda, mereka jangan dicari, tapi diberesin dengan sebuah kebijakan yang berpihak pada perbaikan kehidupan sosial mereka," kata Lulung.

Lulung menyarankan Risma lebih memprioritaskan pekerjaan rumah utama Kemensos yakni mencegah potensi lahirnya tunawisma-tunawisma baru di seluruh wilayah Indonesia imbas pandemi Covid-19.

Menurutnya, Risma juga harus membuat strategi atau kebijakan baru untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk satu atau dua orang tunawisma saja.

Lulung berkata, langkah itu bisa diawali Risma dengan mengevaluasi kinerja jajaran internal pejabat Kemensos yang kemarin tersangkut korupsi bantuan sosial (bansos) di KPK.

"Risma kan ada sekjen [sekretaris jenderal], dirjen [direktur jenderal], dan staf di Kemensos, tolong utamakan program-program yang menunjang kerja Kemensos, khususnya dalam menghadapi pandemi Covid-19," ucap Lulung.

Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa salah satu hal terpenting untuk dilakukan Risma adalah pembaruan data warga penerima bansos tunai sehingga penyalurannya bisa tepat sasaran dan tanpa ada pemotongan.

Menurutnya, aksi blusukan Risma akan semakin membuat publik berspekulasi dan menganggapnya sebagai manuver politik untuk menyerang pihak tertentu bila penyaluran bansos tunai nanti tidak berjalan dengan baik.

"Ketimbang sibuk blusukan, Risma sebaiknya memprioritaskan bansos tunai dulu, karena ini menyangkut hajat rakyat banyak," kata dia.

"Jangan sampai pandemi ini justru melahirkan gelombang tunawisma-tunawisma baru karena mereka tidak mendapatkan bansos pemerintah," tambah Lulung.

Aksi blusukan Risma menuari Pro dan Kontra di kalangan masyarakat dan politisi. Beberapa menyebut blusukannya merupakan pencitraan. Risma juga didesak untuk segera menyelesaikan sengkarut data penerima bansos yang menjadi masalah urgen, ketimbang blusukan di Jakarta.

Merespons, Risma mengatakan aksinya selama dua pekan terakhir sejak dilantik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bukanlah sebuah kegiatan blusukan.

Risma mengatakan dirinya hanya kebetulan lewat dan melihat ada gelandangan (tunawisma) atau pemulung dalam perjalanan.

"Saya sampaikan, sebetulnya saya tidak blusukan. Saya kebetulan lewat dan ketemu, jadi ya itu yang terjadi," kata Risma saat ditemui di Balai Rehabilitasi Sosial eks Gelandangan dan Pengemis (BRSEGP) Pangudi Luhur, Bekasi, Jumat (8/1).

Risma juga merespons dugaan beberapa kalangan yang menyebut aksi blusukannya merupakan sebuah rekayasa dengan tujuan pencitraan. Mantan Wali Kota Surabaya itu dengan tegas menepis semua tuduhan itu. Dia menyatakan hanya menolong orang yang membutuhkan.

"Bagaimana mau menyetting itu, saya hanya punya kewajiban dan mempunyai rezeki lebih dari orang lain. Dan, saya berhak memberikan amal saya untuk orang lain," ujar Risma.