Menurutnya, berbagai persoalan ketenagakerjaan di Aceh, baik akibat digitalisasi maupun pandemi COVID-19 dapat diatasi salah satunya dengan memperkuat BLK. Hal ini diperlukan karena kapasitas BLK pusat dan BLK UPTD (unit pelaksana teknis daerah) di Aceh hanya berkisar 80 ribu. Padahal, angka pengangguran di Aceh mencapai 150 ribu.

Oleh karena itu, pihaknya mengajak pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh untuk berbagi tugas mengembangkan BLK.

“Saya minta semua kepala daerah di Aceh bisa berbagi tanggung jawab terkait masalah ketenagakerjaan, dan kita selesaikan persoalan angkatan kerja di Aceh,” kata Ida dalam keterangannya.

Dengan adanya pembagian tugas meningkatkan kapasitas BLK, lanjutnya, persoalan pengangguran dapat cepat teratasi.

“Saya mengajak pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, kami memberikan fasilitasi baik instrukturnya, fasilitasnya, peralatannya, kita berharap ada sharing juga dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota,” ucapnya.

Ida menambahkan upaya kerja sama tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan membentuk Skill Development Center (SDC) di masing-masing daerah. 

SDC tersebut akan mempertemukan berbagai stakeholder ketenagakerjaan.

“Kami juga mendorong lahirnya SDC, Skill Development Center, pusat mempertemukan antara supply and demand, jadi kebutuhan pasar kerjanya seperti apa, kemudian kita siapkan tenaga kerjanya seperti apa,” tuturnya.

Ia menyebut SDC tersebut telah terbentuk di Kabupaten Aceh Tamiang. “Sudah terbentuk SDC di Aceh Tamiang, sudah ada SK-nya, semoga tahun ini sudah mulai beroperasi,” ujarnya.

Menurut Ida, angka kemiskinan Aceh disebabkan oleh adanya angka pengangguran. Dengan adanya BLK yang kuat dan memadai, pemerintah dapat segera meningkatkan kompetensi, agar pengangguran yang ada saat ini bisa mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha.

“Maka dengan demikian pengangguran dapat dikurangi, dan kita bisa menekan angka kemiskinan di Aceh,” tukasnya.

Diskusi ini turut diikuti oleh Wakil Walikota Banda Aceh, Bupati Aceh Tamiang, dan Gubernur Aceh yang diwakili Kadisnaker Provinsi Aceh...(Alsa)