BERITATIME.COM - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, menyebut urusan Partai Demokrat dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko jangan dihadapkan dengan Presiden Joko Widodo. Sebab itu, Partai Demokrat mengirimkan surat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kepada Presiden Joko Widodo.

"Proses pengiriman surat Ketua Umum kepada Bapak Presiden, merupakan buah dari komitmen dan kesepakatan antara kedua belah pihak, untuk saling menjaga hubungan baik dan komunikasi yang lancar," ujar Herzaky dalam keterangannya, Rabu (3/1).

Tujuan Partai Demokrat mengirim surat kepada Jokowi adalah untuk menghentikan orang yang mencatut nama Jokowi dalam dugaan kudeta kursi ketua umum. Herzaky meminta, Partai Demokrat tidak diadu domba dengan Istana.

"Komitmen ini, dilakukan juga untuk menghentikan tindakan orang-orang yang gemar mencatut dan mengatasnamakan Bapak Presiden, maupun nama Ketua Umum Partai Demokrat, dengan tujuan yang tidak baik dan mengadu domba," kata Herzaky.

"Jadi jangan dibelokkan, kok malah kita dianggap berhadapan dengan Istana," sambungnya.

Selain itu, Herzaky bilang sejak awal Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak menyebutkan nama pejabat pemerintah yang diduga terlibat kudeta. Karena AHY mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Ketua Umum AHY memang tidak menyebutkan nama, karena mengedepankan asas praduga tak bersalah, dan menunggu proses konfirmasi," katanya.

Namun, akhirnya Moeldoko angkat bicara ke publik. Demokrat membantah sejumlah pernyataan Moeldoko. Mulai dari kedatangan kader Demokrat dari daerah dilakukan secara sistematis oleh pelaku gerakan dan pertemuan dilakukan di luar kediaman Moeldoko

"Ada yang mengundang, membiayai tiket pesawat, menjemput di bandara, membiayai penginapan, termasuk konsumsi," kata Herzaky.

Demokrat memastikan Moeldoko memahami konteks pertemuan itu. Yaitu pelaku gerakan ingin mengusung Moeldoko sebagai calon presiden 2024.