BERITATIME.COM | Jakarta - Menko Polhukam Mahfud Md berbicara masalah demokrasi di Indonesia. Mahfud pun mencontohkan kasus-kasus demokrasi yang sedang terjadi saat ini.

Awalnya, Mahfud bercerita ada negara yang terpecah karena tidak bisa menjaga kedaulatan demokrasinya. Contohnya, kata dia, negara India.

"India ke Pakistan ke Bangladesh ke Kashmir juga kurang berhasil menjaga demokrasinya. Sementara Korea Utara dan Myanmar membunuh demokrasinya. Kita mencari jalan tengah agar demokrasi hidup tapi integrasi terjaga," kata Mahfud, dalam acara virtual MMD Initiative, Sabtu (27/3/2021).

Mahfud lalu bercerita Indonesia sedang menghadapi persoalan yang bisa 'merusak' demokrasi. Dia pun mencontohkan kasus Habib Rizieq Shihab (HRS).

"Seperti apa? Sekarang ada kasus Habib Rizieq, sudah saling tuding nggak karu-karuan," tambahnya. Ada pula soal isu UU ITE yang dia kemukakan sebagai contoh.

Dia pun bercerita tidak ada satupun pemimpin di Indonesia yang dianggap paling baik dalam menjalankan demokrasi. Semuanya, sambung Mahfud, selalu ada kontroversi.

"Taruhlah mulai dari Bung Karno dulu. Bung Karno dulu dibilang anti konstitusi karena dia bilang partai-partai kesalahan besar hatta itu kan membuat multi partai dan partai itu merusak negara, dan partai-partai itu harus dikuburkan. Dia mengeluarkan dekrit presiden. Dekrit presiden itu kan jelas melanggar konstitusi," jelasnya.

"Tetapi pada waktu itu, itu baik katanya, karena pada waktu itu negara mau hancur karena pecah. Tapi berikutnya Bung Karno dikecam lagi, ini membangun demokrasi terpimpin. Oleh sebab itu, dihancurkan Pak Harto. Pada tahun '66 sampai '69, Pak Harto dipuji-puji baik, penyelamat negara dari komunisme. Tapi sejak tahun '71 sampai seterusnya, (Soeharto) dianggap pemimpin yang tidak menjalankan UUD sampai dijatuhkan," tambah Mahfud.

Mahfud pun mengatakan soal daya tahan demokrasi di Indonesia. Bila pemerintah tidak bisa menghadapi persoalan yang ada, sambungnya, sistem negara demokrasi di Indonesia bisa rapuh.