soal Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP, Menko Polhukam: Tak Ikut Campur dalam Rencana Pemerintah
Kamis, 10/06/2021 - 09:47:28 WIB
Redaktur: RL
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD

TERKAIT:
 
  • soal Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP, Menko Polhukam: Tak Ikut Campur dalam Rencana Pemerintah
  •  

    JAKARTA | BERITATIME.COM - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku tak pernah ikut campur dalam rencana pemerintah kembali menghidupkan pasal penghinaan presiden dalam draf Rancangan Kitab Hukum Undang-undang Pidana (RKUHP).

    Menurut Mahfud, pasal tersebut telah disetujui pemerintah dan DPR ketika dirinya belum menjadi Menko Polhukam. Namun, sambungnya, kala itu pada September 2019 pembahasannya sempat ditunda dan kembali akan dibahas di parlemen beberapa waktu terakhir.

    "Sebelum saya jadi Menko, RKUHP sudah disetujui oleh DPR tapi September 2019 pengesahannya ditunda di DPR," kata Mahfud dalam cuitannya, Rabu (9/6).

    Pernyataan Mahfud tersebut sekaligus merespons cuitan akun resmi Partai Demokrat, yang mengutip ucapan Anggota Komisi III DPR Benny K Harman. Dia yang merupakan politikus Partai Demokrat itu, menyinggung Mahfud karena berubah sikap terkait pasal penghinaan presiden.

    Menurut Benny, Mahfud adalah orang yang berperan menghapus pasal tersebut saat menjadi hakim konstitusi pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, kata Benny, Mahfud kali ini justru diam ketika pasal penghinaan presiden masuk draf RKUHP dan menuai kritik di tengah publik.

    "Hanya begitu beliau saat ini menjadi Menko Polhukam, saya mendengar sayup-sayup bahwa beliau juga mendukung pasal ini dihidupkan lagi," kata Benny dalam rapat kerja Komisi III DPR, Rabu (9/6).

    Merespons hal itu, Mahfud membantah pernyataan Benny. Mahfud yang diangkat Jokowi menjadi Menko Polhukam pada kabinet Indonesia Maju 2019-2024 tersebut mengklaim pasal penghinaan presiden kala itu dihapus dari KUHP sebelum dirinya pun menjadi hakim konstitusi.

    Oleh karena itu, Mahfud pun mempersilakan Benny selaku anggota DPR yang menjadi mitra pemerintah dalam membuat undang-undang untuk menghapus pasal tersebut jika tak setuju.

    "Agak ngawur. Penghapusan pasal penghinaan kepada Presiden dilakukan jauh sebelum saya masuk ke MK. Saya jadi hakim MK April 2008 ... Karena sekarang di DPR, ya, coret saja pasal itu. Anda punya orang dan Fraksi di DPR," kata Mahfud.

    sumber:cnn indonesia

     
     
    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan WA ke 0821-6989-9952
    via EMAIL: redaksiberita2020@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)
     



     
    Berita Lainnya :
  • Di Duga Sekda Daerah Kabupaten Nias Utara Di Tangkap Polisi Kasus Narkoba
  • Pantau Perkembangan Warga Yang Isolasi Mandiri
  • Polresta Pekanbaru dan Jajaran Amankan 79 Preman, Senjata tajam dan Pistol Mainan Turut Diamankan
  • Mayat Pria Ditemukan Warga di Pantai Sialang Buah
  • Kepala Desa Disinyalir Kerap Bodohi masyarakat
  • Kades Bandar Khalifah Diduga Curang, Drainase Sekitar 3 Bulan Selesai Sudah Retak-Retak
  • SPRI Desak Kapoda Sumut Seret Pelaku Pembakaran Rumah dan Mobil Wartawan
  • POLDA BANTEN LUNCURKAN "VAKSINASI DIJAJAPKEUN KA BUMI"
  • Bupati Kampar dan Gubernur Sumut Jadi Saksi Pernikahan.
  • Wakil Gubernur Riau Edy Natar Serahkan Secara Simbolis Kartu Peserta Tenaga Kerja Harian
  •  
    Komentar Anda :

     
     
      Pilihan Redaksi  
    Di Duga Sekda Daerah Kabupaten Nias Utara Di Tangkap Polisi Kasus Narkoba

    Kapolsek Tapung Lakukan Monitoring
    Pantau Perkembangan Warga Yang Isolasi Mandiri

    Polresta Pekanbaru dan Jajaran Amankan 79 Preman, Senjata tajam dan Pistol Mainan Turut Diamankan

     
     
      Terpopuler  
    1 Pembunuhan Mandor PT MUP Di Tangkap Polisi
    2 Arist Merdeka Sirait: HL Pendeta Cabul di Surabaya terancam 20 tahun penjara dan Kebiri!
    3 Bupati Kuansing Minta Perketat Penjagaan Karena Kuansing Zona Hijau Bebas Covid-19
    4 Kematian Kristin Vili Mendrofa Diduga Direkayasa, Kinerja Polsek Kuranji Dipertanyakan...?
    5 Listrik Mati Tujuh Jam,Warga Siak Minta DPRD Berikan Teguran
    6 Serang Petugas, Salahsatu Pelaku Narkoba di Siak Hulu Dilakukan Tindakan Tegas Terukur oleh Aparat
    7 Kapolri Instruksikan Jajarannya Tak Ragu Usut Tuntas Mafia Tanah
    8 Polda Banten Kawal Penerapan New Normal di Kabupaten Tangerang
    9 Jabatan Hilang-Sanksi Menanti, Kompol Yuni dan 11 Anak Buahnya Yang Pesta Narkoba
    10 Ormas, Parpol Tak Gunakan Azas Pancasila, Dibubarkan Layaknya PKI
     
     
       



    Home - Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2020 beritatime.com, all rights reserved