BERITATIME.COM - Pertarungan kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang pimpinan Moeldoko dengan Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono terus berlanjut. Kubu Moeldoko menggugat Menteri Hukum dan HAM ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait pengesahan KLB Deli Serdang.

Pengamat politik, Ujang Komarudin menilai, tidak ada celah bagi kubu Moeldoko untuk menang di pengadilan. Secara objektif, tidak ada alasan pengadilan untuk memenangkan gugatan tersebut.

"Jika pengadilannya objektif dan tidak memihak. Tak ada celah kubu Moeldoko itu menang. Ini kan soal 'game', soal permainan politik dan hukum," katanya kepada merdeka.com, Senin (28/6).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini bilang, KLB Deli Serdang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, maupun AD/ART Partai Demokrat

Dia melihat upaya gugatan itu hanya sebagai cara untuk membalikan keadaan. Namun, bila hakimnya objektif, ia meyakini, hasilnya akan ditolak.

"Namanya juga usaha, usaha untuk membalikan keadaan. Kita lihat saja hakimnya, jika hakimnya jujur sih ya gugatannya ditolak atau kalah," ujar Ujang.

Bila hakim tidak objektif atau diintervensi, hasilnya malah akan akan membuat runyam.

"Namun jika hakimnya main-main atau diintervensi, ini yang akan membuat runyam," pungkas Ujang.

Sebelumnya, Kelompok Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, atau kubu Moeldoko mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mengesahkan hasil KLB. Gugatan itu didaftarkan pada Jumat (25/6).

"Secara resmi mendaftarkan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan materi gugatan meminta Pengadilan mengesahkan KLB yang diadakan di Deli Serdang Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 lalu, yang mana menghasilkan Jenderal (Purn) Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat 2021-2025," ujar Kuasa Hukum Demokrat kubu KLB Deli Serdang Rusdiansyah kepada wartawan, Jumat (25/6).

Gugatan ini diajukan sebab KLB Deli Serdang dianggap konstitusional karena diikuti pemilik suara sah dan sesuai AD/ART partai Demokrat tahun 2015. Serta atas desakan pendiri, senior dan pengurus Demokrat.

"Gugatan tata usaha yang dilayangkan KLB Demokrat Deli Serdang teregistrasi dengan No. 150/G/2021/PTUN.JKT, di mana yang menjadi tergugat adalah Menteri Hukum dan HAM RI selaku pejabat atau badan tata usaha negara," kata Rusdiansyah.

Tanggapan kubu AHY

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menilai gugatan yang dilayangkan kubu Moeldoko memalukan. Sebab sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko seakan tidak peduli membantu Presiden Joko Widodo menghadapi Covid-19 yang mengganas.

"Dengan mem-PTUN Menkum HAM, KSP Moeldoko menunjukkan setidaknya ada tiga hal yang memalukan," kata Herzaky dalam keterangannya, Jumat (25/6).