KPK Dukung Kemenkes Bentuk Sistem Pengadaan Tersentralisir Untuk Cegah KKN
Selasa, 18/01/2022 - 00:06:09 WIB
Redaktur: MD
foto : Ketua Komisi Pemerantas Korupsi (KPK)

TERKAIT:
 
  • KPK Dukung Kemenkes Bentuk Sistem Pengadaan Tersentralisir Untuk Cegah KKN
  •  

    Jakarta,- Beritatime.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol (purn) Firli Bahuri, M.Si, akan mendukung dan membantu Kementerian Kesehatan dalam proses membentuk Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tersentralisir. Biro ini merupakan portofolio terbaru di lingkungan Kemenkes yang rencananya akan mulai beroperasi di bulan Februari 2022.


    Ketua KPK mengapresiasi inisiatif Kemenkes dalam pembentukan Biro ini mengingat pengawasannya akan lebih terpusat dan personil yang ditugaskan akan lebih fokus serta sistem pengadaan yang digunakan melalui e-catalog sektoral akan meningkatkan transparansi.
    Ia mengingatkan apapun jabatannya setiap orang punya tanggung jawab mewujudkan Indonesia bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

    "Bagi siapa saja yang mengemban tugas di Biro Pengadaan Barang dan Jasa, ada 8 rambu-rambu yang harus diketahui, yakni tidak melakukan persekongkolan dengan penyedia barang dan jasa, tidak memperoleh kickback, tidak melakukan penyuapan, tidak menerima gratifikasi, tidak ada benturan kepentingan, tidak curang, tidak berniat jahat, dan tidak membiarkan terjadinya korupsi," ungkap Ketua KPK Firli yang hadir sebagai narasumber dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tersentralisasi di Lingkungan Kemenkes di Gedung Kemenkes, Jakarta, Senin (17/1).

    Saat ini pengadaan di Kemenkes dilaksanakan secara terdistribusi di masing-masing 7 Satuan Kerja, yang terdiri dari: Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Jenderal-Inspektorat Jenderal dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), ULP Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesehatan Masyarakat, ULP Ditjen Pelayanan Kesehatan, ULP Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, ULP Ditjen Pelayanan Kefarmasian, ULP Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, ULP Badan Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pengadaan menjadi tidak efektif dan efisien, kurang produktif dan sulit dimonitor pelaksanaannya.  

    Beberapa kelebihan dari Pengadaaan Tersentralisasi diantaranya: Mengurangi disparitas harga barang/jasa yang sejenis; penggunaan akun yang lebih terkontrol; pengawasan pelaksanaan pengadaan lebih mudah karena tersentralisasi dalam UKPBJ; pengelola Pengadaan Barang/Jasa menjadi lebih independent.

    Tahun ini, Kementerian Kesehatan mendapatkan alokasi anggaran rutin sebesar Rp 96.85 triliun dimana sekitar Rp 50 trilliun digunakan untuk belanja barang dan jasa.
    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan alokasi tersebut merupakan angka yang besar dan bisa dimanfaatkan untuk kesehatan dengan maksimal.

    "Anggaran itu besar sekali dan dapat mengurangi antara lain angka kematian akibat sakit jantung yang membutuhkan anggaran tidak sampai Rp 2 triliun. Begitupun dengan penyakit lainnya. Jadi bagaimana saat ini kita memastikan uang yang begitu besar dimanfaatkan untuk rakyat," katanya.
    Tahun 2022 semua anggaran kesehatan digunakan untuk pandemi dan penguatan program kesehatan.

    "Anggaran belanja kesehatan dalam APBN 2022 harus kita dukung dengan pola baru termasuk pengadaan proses barang dan jasa dengan efektif efisien dan akuntabel," ucap Menkes Budi.

    Untuk meningkatkan pelayanan dengan kualitas yang tinggi maka diperlukan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tersentralisasi melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa di bawah Sekretaris Jenderal. Biro ini memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan barang dan jasa, pelaksanaan pendampingan, dan pembimbingan teknis.

    Menkes Budi mengatakan ada dua hal yang harus dilakukan untuk mengantisipasi korupsi, terutama di bidang pengadaan barang dan jasa, antara lain sistem formal melalui pengelolaan barang dan jasa tersentralisasi dan sistem moral melalui kesadaran dan pemahaman untuk tidak melakukan korupsi.

    "Ke depan kita harus memastikan, siapa pun yang menjabat di Kemenkes harus memiliki sistem moral yang baik," tuturnya.

    Sumber : Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

     
    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan WA ke 0858-3144-9896
    via EMAIL: redaksiberita2020@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)
     



     
    Berita Lainnya :
  • Asyik Nyabu, Pelaku Narkoba di Tangkap Satreskrim Polres Kampar
  • Video Call Pesepeda Peraih Medali Sea Games, Kapolri: Indonesia Sangat Bangga
  • Masuk Gerbong Perubahan! KNPI Riau Pertegas Konsep Cerdas, Maju dan Bermartabat Milik H.M Adil
  • Mualaf Dukung Muhammad Adil Jadi Gubri Selanjutnya, KNPI Riau: "Duet Syam-Edy Nasution, APBD Habis Percuma Bangun Gedung Instansi Vertikal"
  • Dua Pelaku Bongkar Rumah di Ringkus Polsek Tapung, Korban Alami Kerugian 721 Juta
  • UNTARA LAKSANAKAN HALAL BIHALAL BERSAMA MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM PASCASARJANA
  • Diresmikan Walikota Pontianak Berjalan Lancar d sukses.
  • Lantik pengurus Mabiran, Kwarran dan LPK di dua Kecamatan, ini pesan KaKwarcab Siak.
  • Ramadan dan Mudik Lebaran Berlangsung Aman Kondusif, Tokoh Apresiasi Kinerja Polda Riau
  • Dikawal Aparat Kepolisian, Deklarasi Buruh di Stadion Kaharudin Nasution Pekanbaru Berjalan Aman dan Lancar
  •  
    Komentar Anda :

     
      Pilihan Redaksi  
    Asyik Nyabu, Pelaku Narkoba di Tangkap Satreskrim Polres Kampar

    Video Call Pesepeda Peraih Medali Sea Games, Kapolri: Indonesia Sangat Bangga

    Masuk Gerbong Perubahan! KNPI Riau Pertegas Konsep Cerdas, Maju dan Bermartabat Milik H.M Adil

     
      Terpopuler  
    1 Pembunuhan Mandor PT MUP Di Tangkap Polisi
    2 Arist Merdeka Sirait: HL Pendeta Cabul di Surabaya terancam 20 tahun penjara dan Kebiri!
    3 Bupati Kuansing Minta Perketat Penjagaan Karena Kuansing Zona Hijau Bebas Covid-19
    4 Sekda Daerah Kabupaten Nias Utara Di Tangkap Polisi Kasus Narkoba
    5 Listrik Mati Tujuh Jam,Warga Siak Minta DPRD Berikan Teguran
    6 KPK Hadirkan Ketua DPRD Riau di Persidangan Amril Mukminin
    7 Drs.Sozifao Hia M.Si Sesalkan BLT Pemda dan Pemprov Belum Disalurkan Kepada Masyarakat
    8 Polda Banten Kawal Penerapan New Normal di Kabupaten Tangerang
    9 Ormas, Parpol Tak Gunakan Azas Pancasila, Dibubarkan Layaknya PKI
    10 Polsek Siak Hulu Ungkap Ciri-ciri Mayat Yang Ditemukan di Dusun I Pandau Makmur Desa Pandau Jaya
     
     
       



    Home - Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2020 beritatime.com, all rights reserved